Lintas3.com – Lintas3.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat teknis pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (5/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Sinen, didampingi Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain serta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin.
Kegiatan ini turut dihadiri Satgas MBG Kota Tidore Kepulauan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore, serta para kepala SPPG se-Kota Tidore Kepulauan.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan maksimal dan tidak mengalami kendala di lapangan.
Ia meminta seluruh anggota Satgas yang telah dibentuk agar melakukan inspeksi dan penilaian secara objektif dengan menggunakan kriteria yang sama terhadap seluruh SPPG.
Menurutnya, penilaian tidak boleh dipengaruhi kepentingan atau subjektivitas tim, karena menyangkut kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak.
“Saya meminta kepada Satgas yang sudah terbentuk untuk menilai secara objektif dengan kriteria yang sama terhadap seluruh SPPG yang ada. Tidak boleh ada subjektivitas dari tim. Semua ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia benar-benar tersalurkan dengan mutu yang terjamin,” tegas Muhammad Sinen.
Wali Kota juga memastikan Satgas yang dibentuk Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, objektif, dan transparan. Hal tersebut penting agar pelaksanaan program MBG di Kota Tidore Kepulauan dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak penerima manfaat.
Ia berharap arahan Menteri Dalam Negeri menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Laksanakan tugas sesuai ketentuan dan penuhi standar pelayanan secara tepat sasaran. Kita ingin membangun tata kelola SPPG yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan. Tim Satgas akan melakukan pemeriksaan berdasarkan sejumlah indikator dan aspek penilaian yang telah ditetapkan.
Hasil inspeksi tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan status kelayakan masing-masing SPPG, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan.
Melalui proses penilaian ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai standar pelayanan, sekaligus memastikan kualitas dan keamanan pemenuhan gizi bagi anak-anak di daerah tersebut.
