Lintas3.com – Lintas3.com– Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemenuhan agen perlindungan sosial (Perlinsos) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin, saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Rabu (14/10/2026).
Rudi mengatakan, digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, melainkan upaya bersama untuk memastikan pengelolaan bantuan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kota hingga desa dan kelurahan.
“Kita menyadari bahwa saat ini belum semua desa dan kelurahan memiliki jumlah agen Perlinsos sesuai target. Namun demikian, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah membangun kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore, dengan melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen Perlinsos,” ungkap Rudi.
Ia menilai, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis yang perlu dioptimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan.
Rudi juga meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan program. Mereka diminta memastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, informasi tersampaikan secara benar kepada masyarakat, serta setiap kendala segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi bersama.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi teknis dengan Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama dalam mendukung kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penanganan kendala teknis di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Rudi menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni percepatan pemenuhan target agen Perlinsos, penguatan edukasi dan pendampingan masyarakat, serta menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Ia berharap rapat tersebut menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, target waktu yang terukur, serta evaluasi secara berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
Rudi mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi agar masyarakat memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai dalam mengakses program bantuan sosial.
