APBD Perubahan 2026, Pemkot Tidore Jelaskan Penyesuaian Anggaran
Lintas3.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjelaskan sejumlah penyesuaian dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD. Penjelasan tersebut mencakup perubahan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Penjelasan disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 beserta nota keuangannya.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, pendapat, serta masukan terhadap rancangan perubahan anggaran.
Menurutnya, masukan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu penyesuaian yang dijelaskan berkaitan dengan pendapatan daerah. Pemerintah daerah mencatat perubahan pendapatan sebesar Rp44,427 miliar yang berasal dari penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
Sementara target PAD mengalami kenaikan Rp2,5 miliar. Tambahan tersebut berasal dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Tidore.
Muhammad Sinen mengatakan penetapan target tersebut mempertimbangkan realisasi pendapatan hingga saat ini serta potensi penerimaan yang masih dapat dicapai sampai berakhirnya tahun anggaran. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan BLUD disebut telah mencapai 65 persen.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah alokasi sebagai dampak perubahan pendapatan dan evaluasi terhadap program maupun kegiatan yang direncanakan.
Dua komponen yang mengalami penurunan terbesar yakni Belanja Operasi sebesar Rp87,126 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp41,113 miliar. Efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai belum mendesak.
Meski terjadi penyesuaian, sejumlah sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Alokasi untuk kesehatan tercatat sebesar Rp158,486 miliar, sedangkan pendidikan mencapai Rp194,724 miliar atau 22,52 persen.
Untuk infrastruktur dasar, pemerintah daerah mengalokasikan Rp170,309 miliar atau 19,70 persen.
Anggaran lainnya diarahkan untuk persampahan sebesar Rp5,607 miliar, pertanian dan perikanan Rp8,823 miliar, serta pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp6,145 miliar.
Sementara itu, sektor UMKM mendapat alokasi sekitar Rp29,487 juta. Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,211 miliar juga disiapkan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan bencana El Nino.
Pada belanja transfer, terdapat penambahan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp26,481 miliar untuk mendukung peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 5 persen menjadi 10 persen.
Selain pendapatan dan belanja, pemerintah daerah turut menjelaskan perubahan pada sisi pembiayaan. SiLPA sebelum perubahan tercatat sebesar Rp174,929 miliar, dengan asumsi terdapat kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, dana DBH yang terealisasi hanya sebesar Rp25,395 miliar. Karena itu, perhitungan SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit BPK yang selanjutnya digunakan untuk menutup defisit dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Pemerintah daerah juga mencantumkan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora.
Penyertaan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat pelayanan perusahaan daerah, yang saat ini salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak air bawah tanah.
Menutup penyampaiannya, Muhammad Sinen meminta DPRD mencermati setiap program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Ranperda Perubahan APBD 2026.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan perubahan APBD yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,” tutupnya.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, serta pimpinan OPD.
