Lintas3.com – Lintas3.com— Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat capaian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Dari sejumlah kategori penghargaan yang diraih sepanjang tahun ini, Maluku Utara memperoleh akumulasi insentif fiskal sebesar Rp9 miliar.
Insentif tersebut berasal dari dua rangkaian pemberian penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2026. Pada ajang terbaru yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/9/2026), Maluku Utara meraih peringkat kedua pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta peringkat kedua pada kategori Program 3 Juta Rumah.
Masing-masing penghargaan pada peringkat kedua tersebut disertai insentif fiskal sebesar Rp1,5 miliar. Dengan demikian, dari ajang terbaru itu Maluku Utara memperoleh tambahan insentif sebesar Rp3 miliar.
Sementara itu, pada rangkaian penghargaan sebelumnya pada Mei 2026, Maluku Utara meraih peringkat pertama pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting serta peringkat pertama pada kategori Penurunan Tingkat Pengangguran. Dua penghargaan tersebut masing-masing disertai insentif fiskal Rp3 miliar.
Jika digabungkan, insentif dari kedua rangkaian penghargaan tersebut mencapai Rp9 miliar sepanjang 2026. Capaian itu menjadi bagian dari apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam sejumlah indikator pembangunan.
Dalam acara terbaru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa insentif fiskal diberikan kepada pemerintah daerah dan disalurkan ke rekening daerah untuk mendukung kepentingan masyarakat, bukan kepada pejabat secara pribadi.
Selain penghargaan untuk tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara juga memperoleh penghargaan dalam kategori tertentu. Di antaranya Kota Tidore Kepulauan yang meraih peringkat kedua untuk kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan insentif tersebut sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mengarahkannya untuk mendukung peningkatan pelayanan serta program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
