Lintas3.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan birokrasi harus diisi aparatur yang mampu bekerja cepat, berintegritas, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan seiring pelantikan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama serta 19 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pelantikan berlangsung di Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (16/7/2026), dan dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Acara tersebut dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat yang dilantik.
Pelantikan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam rotasi tersebut, Hairil H. Hukum yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) resmi dilantik sebagai Kepala BPBJ definitif.
Sementara itu, Ali Fataruba yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan dipercaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). Adapun Suryanto Andili yang sebelumnya memimpin Biro Ekonomi kini mengemban tugas sebagai Kepala Biro Pemerintahan.
Selain tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melantik 19 pejabat administrator dan pengawas sebagai bagian dari penyegaran organisasi.
Dalam sambutan Gubernur Sherly Tjoanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, ditegaskan bahwa setiap pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan birokrasi diisi aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif.
Menurutnya, Maluku Utara saat ini berada pada fase penting pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, penguatan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas antarwilayah kepulauan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel harus menjadi prioritas.
“Pemerintah membutuhkan aparatur yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu membaca persoalan secara komprehensif, mengambil keputusan berbasis data, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sherly dalam sambutan yang dibacakan Samsuddin.
Rotasi pejabat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
