Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (9/7/2026), empat fraksi menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut disertai sejumlah catatan.
Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Ketua DPRD Ade Kama, 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdurrahman Arsyad, menyatakan fraksinya menerima dan mendukung Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nurhayati Arifin, menyampaikan fraksinya menerima dan menyetujui Ranperda dengan lima catatan, di antaranya mendorong efektivitas belanja daerah dan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), Yusuf Bata. Fraksinya menyatakan setuju Ranperda dibahas lebih lanjut dengan fokus pada optimalisasi PAD, efektivitas belanja daerah, serta penataan aset daerah.
Adapun Fraksi ADEM melalui juru bicaranya, Hasanuddin Fabanyo, menyatakan siap membahas Ranperda secara objektif dan kritis. Fraksi tersebut juga menyoroti enam poin, termasuk evaluasi terhadap serapan anggaran yang masih rendah serta pemanfaatan SiLPA sebesar Rp25,95 miliar.
Menutup rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pandangan tersebut, DPRD berharap lahir berbagai masukan, koreksi, serta rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
