Lintas3.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plt Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, kepada Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis (4/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sinen didaulat mewakili kepala daerah se-Maluku Utara untuk menyampaikan sambutan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pembinaan, pengawasan, serta pendampingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dan temuan guna memperbaiki tata kelola administrasi daerah. Fokus utama kami adalah mempertahankan opini WTP demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPK dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara.
Selain mempertahankan WTP ke-12, Kota Tidore Kepulauan juga mencatat capaian positif dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Tidore berhasil meraih tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 77 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 75 persen, dan menjadi capaian tertinggi di Maluku Utara.
Atas capaian tersebut, Muhammad Sinen memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat cepat berpuas diri.
“Komunikasi antarinstansi harus terus diperkuat untuk menuntaskan sisa temuan. Pengawasan juga akan terus kami tingkatkan agar kualitas tata kelola tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho, menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara berhasil meraih opini WTP pada tahun anggaran 2025, kecuali Kabupaten Pulau Taliabu yang memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ia juga menyoroti masih adanya temuan berulang di beberapa daerah, seperti kesalahan klasifikasi anggaran, penyimpangan perjalanan dinas, hingga kekurangan volume pekerjaan fisik.
BPK turut menegaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Maluku Utara belum mencapai target minimal tindak lanjut rekomendasi sebesar 75 persen, kecuali Kota Tidore Kepulauan yang berhasil melampaui standar tersebut.
Di akhir penyampaiannya, BPK RI meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menuntaskan sisa rekomendasi dalam waktu 60 hari ke depan.
