Lintas3.com – Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi fokus utama dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Forum yang menghadirkan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Forum ini digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mempercepat program kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti kondisi global yang saat ini penuh ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah pusat disebut terus memastikan berbagai program pro-rakyat tetap berjalan optimal.
Program tersebut meliputi stabilitas harga BBM subsidi, ketahanan pangan, pembangunan kekuatan pertahanan negara, hingga penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Mendagri juga meminta daerah yang belum membentuk Tim Penanggulangan Konflik Sosial agar segera membentuknya guna mempercepat penanganan persoalan di masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memaparkan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Ahmad Laiman mengatakan forum koordinasi bersama tiga menteri itu membahas berbagai persoalan yang berkembang di daerah, termasuk potensi konflik sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda diminta memperkuat kolaborasi dan langkah responsif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Kepala daerah diminta terus membangun langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh unsur pimpinan di daerah agar persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan sejak dini,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menambahkan, konflik yang masih berskala kecil harus segera diredam agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun situasi daerah.
“Koordinasi yang responsif, komunikasi yang baik, dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
