Lintas3.com – Komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif kembali ditegaskan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (9/2/2026).
Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan II tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Tidore dan dihadiri oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda dimaksud.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama, serta diikuti oleh 23 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, para Camat, serta insan pers.
Mengawali rapat paripurna, Ketua DPRD H. Ade Kama menyampaikan bahwa Ranperda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memiliki makna yang sangat strategis karena menyentuh langsung aspek pemenuhan hak asasi manusia serta menjadi wujud komitmen daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban.
“Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kota Tidore Kepulauan, yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah wajib hadir untuk menjamin penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak tersebut secara adil dan setara,” ujar Ade Kama.
Dalam rapat paripurna tersebut, empat fraksi DPRD, yakni Fraksi PKB, Fraksi ADEM, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi DKI, menyatakan sikap menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
