Lintas3.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali mencatatkan capaian penting di bidang kesehatan dengan diraihnya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
Penghargaan ini diberikan setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut melampaui 100 persen, tepatnya mencapai 100,3 persen atau mencakup 122.652 jiwa. Secara administratif, capaian ini menempatkan Tidore Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan tingkat inklusivitas jaminan kesehatan yang sangat tinggi.
UHC sendiri merupakan indikator penting dalam sistem kesehatan modern, karena mencerminkan komitmen negara—atau dalam konteks ini pemerintah daerah—dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan keseriusan dalam menurunkan hambatan finansial masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dasar.
Capaian ini mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, menilai keberhasilan meraih UHC sebagai bukti bahwa komitmen kepala daerah terhadap sektor kesehatan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata, bukan sekadar janji politik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menempatkan pelayanan publik, khususnya kesehatan, sebagai prioritas utama. Lebih jauh, ia menilai kecepatan pencapaian UHC patut diapresiasi mengingat usia pemerintahan yang relatif masih muda.
Namun demikian, capaian UHC tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberhasilan administratif. Dalam perspektif kebijakan publik, perlu ada kesinambungan antara kepesertaan jaminan kesehatan dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Tingginya angka kepesertaan JKN belum tentu berbanding lurus dengan kepuasan pasien apabila pelayanan di fasilitas kesehatan masih dihadapkan pada persoalan klasik, seperti birokrasi yang berbelit, keterbatasan tenaga medis, maupun fasilitas yang belum memadai.
Julham menekankan bahwa orientasi pelayanan kesehatan seharusnya berfokus pada pasien, bukan pada prosedur administratif.
Dalam praktiknya, masih ditemukan keluhan masyarakat yang merasa dipersulit saat mengakses layanan kesehatan, meskipun secara kepesertaan telah dijamin oleh JKN.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat makro dan implementasi di tingkat layanan.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh pada institusi pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit dan puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Penguatan sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan UHC.
Rumah Sakit Tidore, misalnya, dinilai masih membutuhkan sejumlah perbaikan struktural dan manajerial. Kehadiran pimpinan baru diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan terobosan yang berdampak langsung pada mutu pelayanan.
Tanpa pembaruan yang signifikan, capaian UHC berisiko hanya menjadi prestasi statistik, bukan transformasi nyata dalam sistem kesehatan daerah.
Dengan demikian, penghargaan UHC seharusnya dipahami sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh warga tidak hanya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, tetapi juga memperoleh layanan yang manusiawi, bermutu, dan berkeadilan.
