Lintas3.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp92,035 miliar untuk revitalisasi sektor pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan anggaran tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda Maluku Utara.
“Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” ujar Gubernur Sherly di Ternate, Minggu.
Gubernur menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara saat ini sangat besar dan dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 35 SMA menerima dana revitalisasi dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK sebesar Rp48,83 miliar—terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Utara—serta 7 SLB dengan alokasi Rp6,75 miliar untuk mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Selain revitalisasi fisik sekolah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengambil langkah strategis dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Di antaranya dengan penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses jaringan komunikasi serta dukungan pembiayaan melalui APBD bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa pendidikan di Maluku Utara sepenuhnya gratis tanpa pungutan uang sekolah maupun uang komite, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pada tahun 2026 mendatang, Pemprov Maluku Utara merencanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas guru melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan.
“Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46. Ini masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi semua pihak untuk terus ditingkatkan,” ujar Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut.
Menatap tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin meningkat. Usulan revitalisasi satuan pendidikan melonjak signifikan dari 226 unit pada tahun 2025 menjadi 785 unit pada 2026, mencakup jenjang SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, implementasi program SMA Terbuka juga direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan bagi wilayah kepulauan.
