oleh

Penanganan 50 Ribu RTLH, Gubernur Malut Minta Dukungan Kementerian PKP

Lintas3.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa terdapat sedikitnya 50.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan serius di wilayah Maluku Utara.

Untuk mencari solusi, Sherly melakukan konsultasi langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas peluang alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk masyarakat di Maluku Utara.

“Jadi hari ini saya datang berkonsultasi untuk program dari Kementerian PKP yang bisa turun di Maluku Utara,” ujar Sherly.

Selain membahas program BSPS, Sherly juga mengungkapkan rencana relokasi rumah panggung di laut ke daratan melalui dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

“Saya juga belajar dari Pak Menteri bagaimana mengoptimalkan CSR untuk bisa memberikan bantuan rumah kepada masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.