oleh

Yorrys Raweyai Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Timika

Lintas3.com – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, resmi meluncurkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Timika, Papua Tengah, Sabtu (28/9). Peresmian ditandai dengan dentuman tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Dalam sambutannya, Yorrys menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen jangka panjang DPD RI untuk memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional sebagaimana sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

“Penanaman benih jagung ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang berkesinambungan. Langkah ini juga menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem pangan nasional sekaligus fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yorrys dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Senator asal Papua Tengah tersebut menjelaskan, gerakan ini sekaligus membuka jalan perluasan implementasi program ke wilayah timur Indonesia melalui keanggotaan DPD RI Sub Wilayah Timur II yang mencakup Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Ia menambahkan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari penyediaan lahan, peralatan, hingga pemanfaatan hasil pertanian agar sepenuhnya memberi keuntungan bagi petani.

“Kami ingin memastikan dukungan pemerintah pusat dan DPD RI benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Yorrys juga berharap, menjelang usia ke-21 tahun pada 1 Oktober mendatang, DPD RI semakin solid sebagai mitra kolaboratif yang menghadirkan program nyata untuk rakyat.

“Tema HUT ke-21 DPD RI, ‘Dari Daerah Kita Bersatu Untuk Indonesia Maju’, menjadi simbol kedewasaan sekaligus komitmen lembaga ini dalam mengemban amanat rakyat dan daerah,” tambahnya.

Acara peluncuran turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Timika, perwakilan Majelis Rakyat Papua, DPR Papua Tengah, DPRK, Forkopimda, serta perwakilan kementerian terkait, termasuk Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, hingga BUMN melalui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia.