Lintas3.com, Tidore – Kota Tidore Kepulauan tidak memiliki tambang seperti kabupaten kota di Maluku utara, namun Kota Tidore terus berupaya agar hutan-hutan yang ada di Wilayah Kota Tidore dapat dijaga dengan baik,
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman usai mengikuti diskusi kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Maluku Utara, yang berlangsung di Royal Resto Ternate, Selasa (23/9/2025).
Ahmad Laiman mengapresiasi kunjungan kerja DPR RI di Maluku Utara ini, karena merupakan peluang bagi kepala daerah di Maluku Utara maupun masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami atas nama pemerintah Kota Tidore menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua komisi IV bersama rombongan yang telah melakukan kunjungan kerja di Maluku Utara,” kata Ahmad Laiman.
Hal yang sama disampaikannya untuk Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang juga menghadiri diskusi tersebut.
“Kami berharap kerjasama antara pusat hingga ke daerah dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara khususnya kami di Kota Tidore,” kata Ahmad Laiman.
Ia memaparkan, Tidore merupakan daerah kepulauan yang memiliki pulau-pulau berpenghuni dan daerah pesisir serta juga memiliki daerah transmigrasi yang berada di daratan Oba.
Terkait ini, Ahmad Laiman meminta perhatian pemerintah pusat maupun DPR RI demi kesejahteraan masyarakat pesisir maupun masyarakat pada daerah transmigrasi.
Pada kunjungan ini juga dilakukan pertemuan dan diskusi tentang pengendalian Deforestasi di Provinsi Maluku Utara.
Fokus pembahasannya pada mekanisme pengawasan pemegang perizinan berusaha serta persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Soeharto.
Pada kesempatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta rombongan, para anggota Komisi IV DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara.
Selain itu, dihadiri juga, para perwakilan pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta 45 perusahaan pemegang PPKH dan 19 perusahaan pemegang Perizinan berusaha pemanfaatan Hutan.
