Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) hingga saat ini belum menerima dokumen hasil evaluasi APBD Perubahan tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah diajukan beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya yang dikonfirmasi wartawan mengenai hal tersebut menyebutkan, belum diserahkannya hasil evaluasi APBD Perubahan 2023 karena pihak Kementerian masih mengkaji membengkaknya angka defisit anggaran Rp 600 miliar yang tertuang dalam dokumen perubahan anggaran.
Selain itu, lambannya evaluasi di tingkat kementerian juga disebabkan karena rata-rata OPD enggan melakukan perampingan anggaran seperti yang diminta Kemendagri dengan tujuan memperkecil angka defisit itu.
“Alasan belum dikembalikannya dokumen hasil evaluasi APBD Perubahan 2023 karena pihak Kemendagri meminta memangkas anggaran OPD. Yang menjadi kendala adalah banyak OPD yang tidak mau anggaranya dipangkas, makanya itu yang menjadi kendala saat evaluasi di Kemendagri,” singkat Ahmad Purbaya, Senin (23/10/2023).
Disisi lain, pemangkasan anggaran OPD untuk memperkecil defisit APBD perubahan 2023 barang tentu mengganggu siklus kegiatan dan program di OPD. Hal itu karena sebagain kegiatan di OPD saat ini sudah berjalan bahkan ada yang sudah seratus persen.
Mengenai ini, salah satu bendahara OPD yang enggan namanya dipublis menyebutkan, jika kebijakan pemangkasan anggaran ini bakal dilakukan, maka dipastikan mengganggu kegiatan dan program yang sudah ditetapkan OPD.
“Rata-rata OPD tidak menyetujui anggarannya dipangkas karena kegiatan mereka sudah berjalan. Bayangkan, ada kegiatan yang sudah selesai seratus persen, kalau tidak dibayar lantas bagaimana,” ungkapnya.
Dirinya lantas mengakui, apapun yang terjadi OPD enggan anggaranya dipangkas karena yang bertanggungjawab adalah pimpinan OPD dan bendahara.
“Jadi kami tetap tidak mau anggaranya dipangkas,” ujarnya.
