Jazirah Indonesia , Weda – realisasi belanja Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2023 mencapai 85 persen.
Ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Abdurrahim Yau, Selasa (3/10/2023).
Dia mengatakan, pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan diestimasi sebesar Rp. 1.766.932.502.000,-.
Sedangkan realisasi sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah sebesar 1.024.873.303.204.
Abdurrahman menjelaskan, pendapatan Daerah tersebut dirancang seimbang dengan belanja daerah sebesar Rp. 1.766.932.502.000, sehingga APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami defisit.
“Jika diperhadapkan dengan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 sebesar Rp. 874.350.303.204,- dengan Realisasi Pendapatan Daerah maka sesungguhnya realisasi belanja telah mencapai 85%”; jelasnya.
Belanja Daerah tersebut lanjutnya, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 536.331.664.780,- dan belanja modal sebesar Rp. 236.228.937.846.
“Jika diperhadapkan dengan estimasi pendapatan sebesar Rp. 1.766.932.502.000,- maka untuk realisasi belanja operasi sebesar 56,77% dan belanja modal sebesar 34,59%”, paparnya.
Diantara realisasi belanja operasi sebesar Rp. 536.331.664.780,- terdapat realisasi barang dan jasa sebesar Rp. 298.333.058.961.
Rincian tersebut kata Dia, didalamnya juga untuk membayar belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, Insentif imam dan pendeta, Insentif ibu hamil dan menyusui, tanggap darurat Kesehatan untuk seluruh masyarakat, belanja obat-obatan dan bantuan study untuk S1, S2 dan S3.
“Jadi realisasi Belanja Barang Jasa tidak semata-mata digunakan untuk belanja operasional aparatur,” ujarnya.
Sedangkan sisa anggaran pada rekening kas umum daerah adalah untuk membayar gaji pegawai/PPPK/PTT, TPP, insentif dokter, Insentif imam, tunjangan dacil untuk ASN, P3K se-Kecamatan Pulau Gebe, Insentif imam/Pendeta dan guru ngaji, santunan duka, biaya pemulangan jenazah, BTT.p
Kemudian, sesifik grant dan Dana DAK yang belum dibayarkan karena progress fisik belum memenuhi persyaratan pembayaran termasuk didalamnya Pembangunan RTLH, Air Bersih, Bantuan Pintu dan Jendela dan belanja modal lainnya yang dianggarkan di APBD perubahan tahun anggaran 2023.
Diestimasi sampai dengan akhir bulan Oktober jika seluruh persyaratan pembayaran belanja modal sudah terpenuhi maka dipastikan sampai dengan akhir Bulan November realisasi belanja baik belanja operasi maupun belanja modal dapat mencapai 85%.
Adapun anggaran DAK dan spesifik grant yang masih tersedia di RKUD hanya untuk membiayai progress pekerjaan fisik dari program/kegiatan yang bersumber dari dana DAK serta SG dan tidak digunakan untuk membayar program/kegiatan yang dibiayai melalui DAU atau DBH.
Komentar