Jazirah Indonesia – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara (Malut) memperkirakan realisasi Pendapatan Daerah hingga akhir 2023 hanya mencapai Rp 3,7 triliun.
Perkiraan ini jika dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 4,1 triliun lebih, maka akan mengalami defisit sekitar Rp 500 miliar.
Kepala Bapenda Provinsi Malut, Jainab Alting mengatakan, jika dilihat dari perkiraan ini sudah pasti akan berpengaruh pada program kegiatan yang sudah berjalan tapi tidak bisa dibayarkan sehingga timbul utang.
Menurutnya, defisit Pendapatan Daerah ini bisa berkurang dari nilai tersebut apabila terjadi peningkatan penerimaan negara dari jenis obyek DBH Pajak dan Bukan Pajak pada Dana Transfer yang sudah dianggarkan pada tahun anggaran berkenan, karena adanya peningkatan produksi maupun kenaikan harga jual produksi dari sektor pertambangan.
“Jalan keluar yang harus ditempuh adalah melakukan pemangkasan pendapatan daerah pada APBD tahun 2023, agar APBD bisa jalan normal sesuai dengan harapan kita bersama,” kata Jainab di rapat koordinasi Pendapatan Daerah di Red Corner Resto Ternate, Rabu (27/9/2023).
Jainab menjelaskan, sesuai target, Pendapatan Daerah pada APBD 2023 dianggarkan sebesar Rp 4,1 triliun, sedangkan realisasinya sampai dengan Agustus 2023 baru mencapai Rp 1,9 triliun atau 46,67 persen.
Target Pendapatan Daerah pada tahun 2023 kata dia, terlampau tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun lebih, sehingga terdapat selisih kenaikan cukup tinggi sebesar Rp 1,1 triliun.
“Perkiraan realisasi sampai dengan bulan Agustus 2023 seharusnya mencapai sama atau lebih dari Rp 2,7 triliun atau 66,67 persen, sehingga terdapat selisih yang tidak atau belum realisasi sebesar Rp 854 miliar atau 20 persen,” sebutnya.
Apabila dilihat beberapa tahun lalu hingga sekarang, lanjut Jainab, target Pendapatan Daerah yang dianggarkan terlampau tinggi, bahkan tanpa koordinasi dengan Bapenda. Untuk itu, Jainab meminta agar Bapenda difungsikan sesuai tugas pokok, yaitu mengelola Pendapatan Daerah.
“Tetapi yang terjadi selama ini hanya pada pajak daerah yang Bapenda kelola,” tandas Jainab Alting.
Komentar