Jazirah Indonesia – Kinerja fiskal regional Provinsi Maluku Utara (Malut) sampai dengan Juli 2023 tumbuh akseleratif. Dimana pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 2,36 triliun (69,19 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 51,86 persen (yoy).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menyampaikan bahwa kenaikan ini berasal dari pertumbuhan PPh Non-Migas yaitu sebesar Rp 689,29 miliar atau 76,2 persen.
Samahalnya dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 19,86 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 9,14 triliun atau 53,88 persen dari pagu belanja.
Agung memaparkan, tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat khususnya belanja barang dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.
“Secara spasial, belanja daerah regional Maluku Utara kembali ekspansif. Meskipun demikian, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi,” kata Agung kepada media ini, Rabu (23/8/2023)
Agung menyebutkan, hingga akhir Juli 2023, pendapatan daerah provisi termasuk 10 kabupaten/kota di Maluku Utara terealisasi sebesar Rp 5,98 triliun atau 38,34 persen dari target, meningkat sebesar 5,74 persen (yoy).
“Belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp 5,49 triliun atau 34,36 persen pagu dari pagu, meningkat 5,57 persen (yoy),” tutupnya.
Komentar