Jazirah Indonesia – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara melaporkan, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) di Provinsi Maluku Utara (Malut) per bulan Juni 2023 terealisasi sebesar Rp 1,9 triliun atau 57,25 persen dari target dan mengalami kenaikan sebesar 54,81 persen (yoy) yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata mengemukakan, dari sisi belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 12,99 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 7,4 triliun (43,74 persen) dari pagu belanja.
“Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan,” papar Agung, Senin (31/7/2023).
Berbeda dengan APBN, untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar Rp 3,93 Triliun atau 25,21 persen dari target dan mengalami penurunan sebesar 6,89 persen (yoy), sementara komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perlambatan yang cukup tajam.
“Untuk belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp 3,63 triliun atau 22,75 persen dari pagu dan menurun 2,78 persen (yoy) karena menurunnya belanja operasi dan belanja tidak terduga,” sebutnya.
Ia menambahkan, bahwa aktivitas ekonomi dan keuangan di Maluku Utara masih terjaga baik sejalan dengan kinerja APBN Regional Maluku Utara yang masih dalam performa optimalnya.
“Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tandasnya.
Komentar