Jazirah Indonesia – Sisa masa jabatan Gubernur Abdul Ghani Kasuna dan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali, tinggal enam (6) bulan saja atau tepatnya berakhir pada Desember 2023.
Akan tetapi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga saat ini belum juga mendapat titik terang bagaimana menyelesaikannya.
Pasalnya, kian hari bukan berkurang, akan tetapi utang Pemprov ini malah terus bertambah terus.
Terkait persoalan utang, Gubernur Abdul Ghani dan Sekprov Samsuddin A. Kadir, telah membicarakannya dalam pertemuan tertutup dengan pimpinan DPRD Malut, Kuntu Daud pada Senin (10/7/2023).
Kuntu ketika dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, pertemuan itu tak lain membahas utang Pemprov dari tahun 2022 hingga sekarang.
“Utang ini mulai dari tahun 2022 sampai sekarang, kita meminta kepada gubernur dan sekda agar di sisa masa jabatan ini kalau bisa di selesaikan utangnya agar tidak terjadi utang bawaan ke tahun berikutnya,” ungkal Kuntu.
Politisi PDIP menyebutkan, utang pemerintah daerah provinsi dari tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 ini mencapai Rp 900 miliar lebih.
Menurut Kuntu, jika utang ini tidak segera diselesaikan yang pasti akan terus bertambah. “Utang Rp 900 miliar ini kalau tidak segera dibayarkan pada tahun 2023 sudah pasti akan terus bertambah karena ini juga di dalamnya ada utang bawaan,” katanya.
Kuntu membeberkan, adapun skema yang ditawarkan DPRD agar utang tersebut bisa diselesaikan adalah memangkas semua kegiatan yang tidak penting di seluruh OPD. Dengan begitu, anggaran kegiatan yang tak urgen ini dialihkan untuk segera membayar utang-utang tersebut.
“Kalau tidak memakai skema itu sudah pasti Pemprov tidak bisa bayar utang itu, karena pemda tidak memiliki uang sehingga caranya harus seperti itu,” sebutnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Kuntu, DPRD Malut akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi kegiatan yang tidak penting di APBD induk tahun 2023, dan selanjutnya dipangkas sehingga anggarannya dialihkan untuk membayar utang daerah.
“Utang ini macam-macam, ada utang gaji guru honorer, TPP Nakes, obat RSUD Chasan Boisorie, SMI, DBH dan masih banyak lagi,” sebutnya.
Komentar